WARTANEWS.ORG, SUKABUMI – Koalisi Masyarakat Sipil Pengawasan Program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Program Ekonomi Kerakyatan untuk Indonesia Emas secara resmi menyampaikan pernyataan sikap bersama untuk mengawal program strategis nasional. Koalisi yang diisi oleh berbagai elemen aktivis, pegiat literasi, hingga pelaku UMKM ini menegaskan komitmennya untuk memastikan program penyiapan generasi muda tersebut berjalan tepat sasaran, transparan, dan mampu menggerakkan ekonomi akar rumput, rilis pernyataan sikap diterima redaksi Selasa (06/10/2026).
Program Makan Bergizi Gratis dipandang bukan sekadar program bagi-bagi makanan, melainkan investasi peradaban yang memiliki dimensi ekonomi kerakyatan, filosofis, yang mendalam, sekaligus spiritual.
Menghidupkan Roh Ekonomi Kerakyatan
Dari sudut pandang ekonomi kerakyatan, koalisi masyarakat sipil menekankan bahwa rantai pasok program MBG harus memprioritaskan potensi lokal. Roda ekonomi masyarakat harus bergerak dari hulu ke hilir dengan melibatkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM di setiap daerah.
M. Rafi Asyam dari Forum UMKM Sukabumi menyatakan bahwa pelibatan UMKM lokal adalah kunci agar anggaran negara kembali dan berputar di masyarakat bawah, bukan justru dimonopoli oleh korporasi besar.
Secara filosofis, makanan adalah dasar pembentukan akal dan jiwa. Memperbaiki gizi anak-anak hari ini adalah bentuk tanggung jawab moral dalam menyiapkan generasi berkualitas yang siap menyongsong Indonesia Emas. Kegagalan mengawal program ini sama saja dengan memotong hak masa depan bangsa.
Sementara dari dimensi spiritual, koalisi masyarakat sipil melihat pemenuhan pangan yang bergizi sebagai wujud pengejawantahan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjamin tidak ada anak yang kelaparan atau kekurangan gizi adalah bentuk ibadah sosial dan manifestasi dari keadilan ketuhanan yang harus diwujudkan oleh negara dan didukung penuh oleh masyarakat.
Urgensi Pengawasan Publik demi Transparansi
Mengingat besarnya skala nasional program ini, aspek pengawasan dari masyarakat menjadi sangat penting. Koalisi mengajak semua lapisan masyarakat untuk tidak menjadi penonton pasif, melainkan ikut mengawasi jalannya distribusi di lapangan agar terhindar dari praktik korupsi dan salah sasaran.
Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, menegaskan bahwa pengawasan sipil adalah benteng utama. “Masyarakat harus ikut mengawal. Kami di koalisi berkomitmen menjaga program ini agar benar-benar sampai ke piring anak-anak kita yang membutuhkan, tanpa dipotong oleh kepentingan segelintir pihak,” ujarnya.
Pernyataan sikap ini didukung dan ditandatangani oleh para tokoh yang tergabung dalam koalisi, antara lain:
- Anto Kusumayuda (Ketua Umum PPJNA 98)
- Dede Heri (Rumah Literasi Merah Putih)
- Saeful Usman (Gema PS)
- Aam Abdul Salam (Sekjen PPJNA98/Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan Kemandirian Energi dan Pangan)
- Siti Ratna Maymunah (Sinergi Media Merah Putih), M. Rafi Asyam (Forum UMKM Sukabumi)
Koalisi berharap pemerintah membuka ruang kolaborasi yang luas bagi publik agar pengawasan berbasis komunitas dapat berjalan efektif demi terwujudnya kedaulatan pangan dan manusia Indonesia yang unggul menyongsong Indonesia Emas.***
Editor : Dede Heri
