Gurilaps.com || Puluhan aktivis pergerakan yang tergabung dalam Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi, menggelar konsolidasi nasional dan diskusi dengan tema “Gerakan Rakyat Bersama Presiden Prabowo Wujudkan Kedaulatan dan Kemandirian Energi,” yang berlangsung di The Teras Dara Restaurant & Lounge, Jalan Ahmad Yani No.52, Kota Bogor, Senin 22/09/2025.
Ide dan gagasan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Presiden Prabowo, dalam mensukseskan asta citanya terkait swasembada dan kemandirian energi.
Berdasarkan pantauan, kegiatan tersebut dihadiri oleh ; Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar, Sekjen FSPPB Sutrisno, Wasekjen FSPPB Titok Dalimunthe, Sekjen Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi, Aam Abdul Salam, S.Ag, Akademisi Universitas Trisakti Dr. Virna Sulfitri, Dr. Rowland, perwakilan Sinergi Merah Putih, Jaringan Pergerakan Pemuda Mahasiswa dan Santri Jabar, Lingkar Kajian Sukabumi, Jaringan Pergerakan Masyarakat Sukabumi Selatan, Barikade ’98 Jabar, Forum Mahasiswa Palabuhanratu, Dewan Tani Indonesia Sukabumi serta organ aktivis gerakan lainnya.
Sekjen Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi, Aam.Abdul Salam, S.Ag mengatakan bahwa kebutuhan energi adalah bagian dari hajat hidup orang banyak yang harus terpenuhi sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33.
“Pemerintah harus memenuhi kebutuhan energi rakyat Indonesia tanpa terkecuali, karena energi sekarang sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi mayoritas rakyat Indonesia,” kata Aam.
“Oleh karena itu, penyedia kebutuhan dasar rakyat tersebut tidak boleh dipegang oleh segelintir orang atau corporate yang hanya menguntungkan segelintir orang. Pemerintah harus memegang kendali sepenuhnya dalam pemenuhan energi ini, salah satunya adalah Pertamina,” tambah Aam.
Aam menegaskan, apabila Pertamina dipegang atau dikendalikan oleh pihak-pihak swasta, maka negara selamanya akan mengalami kerugian dan rakyatlah yang akan menerima dampaknya.
“Terbukti, bagaimana hari ini orang-orang yang mengelola energi (pertamina-red) sudah banyak yang diproses hukum akibat ulah nya yang mementingkan golongannya. Kalau ini dibiarkan, rakyat akan terkena dampak dan mengalami kesusahan. Nasionalisasi Pertamina menjadi harga mati,” tegas Aam.
Sementara itu, didaulat menjadi pembicara Dosen Universitas Trisakti, Dr. Virna Sulfitri mengungkapkan, kemandirian energi menjadi jawaban atas dilema yang dihadapi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia.
“Kemandirian bukan berarti menutup diri dari perdagangan internasional, melainkan mengurangi ketergantungan eksternal dan memaksimalkan sumber daya domestik. Indeks energi dapat mencerminkan tingkat kemandirian energi, khususnya dari sisi suplai, dengan mengukur sejauh mana kebutuhan dapat dipenuhi melalui pemanfaatan maksimal potensi sumber daya domestik,” ungkap Virna.
Menurut Virna, pemerintah harus bersikap tegas kembali mengambil alih pengelolaan Pertamina, jangan sampai kondisinya seperti sekarang ini. Pertamina menjadi bahan bancakan bagi segelintir orang saja.
“Pengelolaan Pertamina harus segera di ambil alih oleh negara. Jangan sampai hanya menguntungkan beberapa orang saja. Ini amanat UUD 1945, negara harus memegang kendali atas hal di atas,” jelasnya.
Hal yang sama dituturkan oleh Ketua Barikade ’98 Jawa Barat, Budi Hermansyah, untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pengelolaan sektor migas, eksistensi Pertamina harus menjadi lembaga mandatori pemerintah.
“Kedepan, Pertamina yang mendapatkan tugas penuh dari negara mengurus tata kelola minyak dan gas dari hulu sampai ke hilir, harus benar-benar menjadi lembaga BUMN yang secara utuh untuk memenuhi kebutuhan rakyat,” tutur Budi.
“Sudah saatnya negara mempercayakan eksplorasi semua ladang minyak dan gas ke Pertamina dari tangan asing. Bukan lagi sekedar perusahaan operator atau kontraktor minyak dan gas saja, tapi lebih kepada bagaimana Pertamina menjadi lembaga yang berpihak pada rakyat,” pungkas Budi.
Diakhir acara, seluruh organ aktivis lintas generasi tersebut membacakan deklarasi sebagai bentuk dukungan moral terhadap Presiden Prabowo, agar segera untuk memperkuat Pertamina satu satunya dalam tata kelola minyak bumi dan gas.
Deklarasi Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi :
- Pertamina menjadi perusahaan nasional di bawah presiden, tidak bisa diprivatisasi
- Mendukung Perpu Tentang Tata Kelola Migas yang Berdaulat.
- Tidak terprovokasi oleh isu-isu liar yang melemahkan Pertamina.
- Menyerukan Gerakan Rakyat bersama Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian energi.***
Editor : Rd.Ratu Dinar
