Wartanews.org – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 diarahkan pada optimalisasi belanja daerah agar setiap program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, turun langsung memantau pembahasan anggaran melalui rapat kerja Komisi II DPRD bersama sejumlah perangkat daerah mitra kerja di Aula Kantor Dinas Perhubungan, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Selasa (6/10/2026).
Kehadiran Budi dalam rapat tersebut menegaskan pentingnya pengawasan legislatif terhadap penyusunan anggaran, terutama untuk memastikan program yang direncanakan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
Menurut Budi, pembahasan RAPBD tidak boleh berhenti pada penyusunan angka dan daftar program. Setiap usulan anggaran harus memiliki arah yang jelas serta mendukung target pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi.
“Bukan hanya Komisi II, semua komisi saya coba datangi dalam rapat-rapat kerja ini,” kata Budi.
Ia menjelaskan, pengawasan terhadap pembahasan anggaran perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari Komisi I hingga Komisi IV. Dengan begitu, kebutuhan setiap sektor pembangunan dapat dicermati dan diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah.
Anggaran Harus Efektif, Bukan Sekadar Terserap
Budi menekankan, keterbatasan fiskal daerah harus disikapi dengan perencanaan yang cermat. Perangkat daerah diminta mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan mengutamakan program yang memiliki manfaat langsung dan menjawab persoalan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Saya ingin memastikan bahwa APBD 2027 ini pro terhadap kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD juga mendorong perangkat daerah menyusun prioritas secara terukur. Program yang diusulkan harus memiliki keterkaitan dengan target pembangunan, sehingga penggunaan anggaran tidak berjalan tanpa arah maupun kehilangan relevansi dengan kebutuhan di lapangan.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar setiap rupiah belanja daerah dapat dimanfaatkan secara efektif, terutama di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berkembang.
Postur APBD Masih di Kisaran Rp4,1 Triliun
Terkait kemampuan keuangan daerah, Budi menyebut postur APBD Kabupaten Sukabumi untuk sementara masih berada di kisaran Rp4,1 triliun. Hingga saat pembahasan berlangsung, belum terdapat perubahan signifikan terhadap besaran anggaran tersebut.
Sementara itu, pembahasan mengenai APBD Perubahan masih berjalan. Kondisi tersebut membuat optimalisasi belanja menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan bersama perangkat daerah.
DPRD, kata Budi, ingin memastikan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan bagi perangkat daerah untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong penyusunan program yang lebih selektif, efektif, dan tepat sasaran.
Karena itu, setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan prioritas, menyusun program berdasarkan urgensi, serta memastikan kesesuaiannya dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi.
Budi berharap, proses pembahasan RAPBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tidak hanya realistis dari sisi kemampuan fiskal, tetapi juga responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat.
Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang konsisten, APBD diharapkan menjadi instrumen penting untuk mendorong pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
“Harapannya, apa yang menjadi target pembangunan daerah bisa tercapai dan berbagai kebutuhan masyarakat dapat direspons melalui program yang ada,” pungkasnya. (YM)***
Editor : DH
