Wartanews.org – Penguatan mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur tangguh, dan kesiapan menghadapi ancaman digital dinilai menjadi agenda penting bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Ketahanan daerah tidak cukup dibangun melalui sektor pertahanan, tetapi harus ditopang kesiapan pemerintah dan masyarakat hingga tingkat lokal.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menegaskan hal tersebut saat merefleksikan pesan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam peringatan HUT ke-81 TNI, Senin (5/10/2026).
Menurut Hamzah, perkembangan ancaman saat ini semakin kompleks. Risiko bencana alam, kerusakan lingkungan, persoalan tata ruang, infrastruktur yang rentan, hingga penyebaran informasi palsu di ruang digital membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Ia menilai, Kabupaten Sukabumi memiliki tantangan tersendiri karena wilayahnya yang luas serta menghadapi potensi bencana, termasuk banjir, tanah longsor, dan pergerakan tanah.
“Pesan Panglima TNI itu sangat tepat dan harus jadi perhatian kita di daerah. Hari ini ancaman tidak melulu soal perang. Bencana alam, infrastruktur yang rapuh, kerusakan lingkungan, serangan teknologi, bahkan perang informasi di media sosial adalah ancaman nyata,” ujar Hamzah.
Mitigasi Tidak Boleh Menunggu BencanaHamzah menekankan, ketahanan daerah harus dimulai dari kesiapan menghadapi risiko sebelum bencana terjadi. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memastikan infrastruktur, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, serta ketersediaan peralatan dan logistik berada dalam kondisi siap.
Menurutnya, pendekatan penanggulangan bencana tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan setelah kejadian. Upaya pencegahan dan mitigasi harus menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan.
“Jangan mindset-nya masih menunggu bencana baru sibuk. Mitigasi itu kunci. Pastikan jembatan aman, tanggul kuat, jalur evakuasi jelas, HT dan jaringan komunikasi aktif, alat berat dan logistik siap,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan drainase tidak hanya mengejar penyelesaian proyek. Setiap pembangunan harus memperhitungkan risiko bencana, keberlanjutan lingkungan, dan keselamatan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat perlindungan warga ketika menghadapi kondisi darurat.
Dorong Koordinasi Lintas SektorSebagai Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah menilai persoalan ketahanan wilayah tidak dapat ditangani secara terpisah. Sektor perhubungan, pekerjaan umum, sumber daya air, tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, hingga pemadam kebakaran memiliki keterkaitan dalam menjaga keselamatan dan keberlangsungan aktivitas masyarakat.Karena itu, ia mendorong koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, DPRD, TNI-Polri, BPBD, pemadam kebakaran, serta elemen masyarakat.
“Ketahanan nasional itu pondasinya ada di daerah. Makanya daerah wajib punya infrastruktur yang tangguh, tata ruang yang disiplin, air yang terjaga, lingkungan yang lestari, dan jaringan komunikasi yang siap siaga dalam kondisi darurat apa pun,” katanya.
Hamzah menegaskan, sinergi antarlembaga harus diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang terukur, dan kesiapan bertindak ketika persoalan muncul di lapangan.
Menurutnya, kolaborasi tidak boleh berhenti sebagai jargon dalam kegiatan seremonial. Setiap instansi perlu memahami peran masing-masing, terutama dalam menghadapi situasi darurat yang membutuhkan respons cepat.
Ancaman Digital Perlu DiantisipasiSelain persoalan fisik, Hamzah turut menyoroti ancaman di ruang digital. Perkembangan teknologi dinilai membuka peluang untuk mempercepat pelayanan publik, tetapi juga menghadirkan risiko berupa hoaks, disinformasi, dan kejahatan siber.
Ia menilai, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem komunikasi publik agar masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, khususnya ketika terjadi bencana atau situasi darurat.
“Teknologi ini pisau bermata dua. Kita harus pakai untuk percepatan pelayanan publik dan pembangunan, tapi di sisi lain kita juga harus siap hadapi hoaks, disinformasi, dan kejahatan siber,” paparnya.
Hamzah menambahkan, peningkatan literasi digital masyarakat harus berjalan beriringan dengan kemampuan pemerintah beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Komunikasi publik yang responsif menjadi salah satu unsur penting untuk mencegah kepanikan dan mengurangi dampak penyebaran informasi keliru.
Semangat TNI Prima Harus Jadi Etos KerjaHamzah juga menilai semangat PRIMA yang mencakup Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif dapat menjadi inspirasi bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.Ia mengapresiasi tema HUT ke-81 TNI, yakni TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju, yang menurutnya mengandung pesan penting mengenai hubungan antara institusi negara dan masyarakat.
Baginya, semangat kebersamaan tersebut perlu diterjemahkan melalui kerja nyata, mulai dari gotong royong membangun desa, menjaga kelestarian hutan dan sungai, hingga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.
“Arti TNI bersama rakyat itu bukan sekadar yel-yel. Harus nyata. Saat bencana kita turun bersama rakyat, saat membangun desa kita gotong royong bersama rakyat, saat menjaga hutan dan sungai kita libatkan rakyat,” ujarnya.
Hamzah berharap refleksi HUT ke-81 TNI dapat menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan Kabupaten Sukabumi secara menyeluruh.
Dengan infrastruktur yang lebih tangguh, mitigasi bencana yang terencana, perlindungan lingkungan, serta komunikasi publik yang andal, pembangunan daerah diharapkan mampu memberikan perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (YM)***
Editor : D.Heri
