Wartanews.org, Jakarta || Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melalui Bidang Lingkungan Hidup periode 2024–2026 menggelar Dialog Nasional bertema “Masa Depan Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia”.
Kegiatan yang diprakarsai Forum GUNTUR (Forum Gerakan untuk Rakyat) ini berlangsung di Sekretariat PB HMI, Jalan Sultan Agung No. 25A, Guntur, Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026.
Dialog nasional ini menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah yang dinilai memiliki peran strategis dalam penanganan konflik agraria di Tanah Air.
Mereka adalah Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Ditjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI, Julmansyah serta Kepala Subdirektorat Penanganan Sengketa Batas Bidang Tanah, Deden Sudrajat.
Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kemenhut RI, Julmansyah, menekankan pentingnya pengakuan hak masyarakat adat dan penguatan perhutanan sosial sebagai solusi jangka panjang konflik agraria di kawasan hutan.
“Sebagian besar konflik agraria di kawasan hutan bersumber dari persoalan tenurial yang belum tuntas. Pemerintah mendorong skema perhutanan sosial dan pengakuan hutan adat sebagai jalan keluar, agar masyarakat memperoleh kepastian hukum sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” kata Julmansyah.
Ia menambahkan, penyelesaian konflik tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga dialog intensif dengan masyarakat di lapangan.
“Pendekatan partisipatif menjadi kunci agar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dari sisi pertanahan, Kepala Subdirektorat Penanganan Sengketa Batas Bidang Tanah, Deden Sudrajat menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem penyelesaian sengketa tanah agar lebih cepat, transparan, dan berkeadilan.
“Konflik agraria sering kali dipicu tumpang tindih hak atas tanah dan lemahnya administrasi pertanahan. Kementerian ATR/BPN berkomitmen memperkuat sistem pencegahan dan penyelesaian sengketa melalui digitalisasi data serta mediasi yang mengedepankan keadilan bagi semua pihak,” ujar Deden Sudrajat.
Ia juga menegaskan perlunya sinergi lintas kementerian dan lembaga agar penanganan konflik agraria tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup PB HMI, Andi Kurniawan, menyatakan dialog nasional ini menjadi ruang strategis bagi mahasiswa untuk ikut mengawal isu konflik agraria yang berdampak langsung pada rakyat.
“PB HMI memandang konflik agraria sebagai persoalan serius yang menyangkut keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dialog ini diharapkan melahirkan gagasan dan rekomendasi yang bisa mendorong perubahan kebijakan,” kata Andi.
Senada dengan itu, Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan menegaskan komitmen HMI untuk terus berada di garda depan perjuangan rakyat.
“HMI memiliki tanggung jawab historis untuk mengawal isu-isu kerakyatan, termasuk konflik agraria. Kami berharap dialog ini tidak berhenti pada wacana, tetapi berlanjut pada aksi nyata dan pengawalan kebijakan,” ujar Bagas.
Dialog nasional ini berlangsung sejak pukul 14.00 WIB hingga selesai pada pukul 17.00 WIB, dan dihadiri oleh kader HMI, aktivis lingkungan, serta perwakilan masyarakat sipil yang menaruh perhatian besar terhadap masa depan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. ***
Editor : Heri
